HOT NEWS !!

EducationJAKARTA 8 Juli 2011 Pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp14,47 triliun menjadi  Rp253 triliun sebagai konsekuensi dari rencana penambahan belanja negara dalam RAPBNP 2011. 

Dalam APBN 2011, hampir Rp246 triliun atau 20% dari total belanja negara yang sebesar 1.229,6 triliun teralokasi untuk anggaran pendidikan. Sementara dalam RAPBNP 2011, belanja negara ditingkatkan menjadi Rp1.313,4 triliun sehingga terjadi penyesuaian anggaran pendidikan menjadi sekitar Rp253 triliun.

Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan, menjelaskan ada dua kementerian yang ditugaskan mengelola anggaran pendidikan, yakni Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Namun, peruntukan dari dana tersebut belum jelas untuk mendanai program dan kegiatan pendidikan apa saja.


“Saya belum tahu programnya karena basisnya adalah program, bukan (K/L) siapa yang lebih banyak (dapat tambahan anggaran pendidikan),” ujar dia usai rapat paripurna DPR, hari ini.

Menurut dia, penyerapan anggaran pendidikan oleh kementerian terkait relatif baik, terutama yang menyangkut pendanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hanya saja, lanjut dia, Kemendiknas memiliki kendala percepatan penyerapan anggaran karena tengah melakukan reorganisasi.

“Realisasi semester I/2011 masih rendah lebih karena reorganisasi di kemendiknas. Kalau tidak salah ada penambahan unit eselon I sehingga melakukan adjustment lagi programnya. Mungkin programnya ada yang pindah di eselon lain. Itu juga harus direvisi anggarannya,” tuturnya.

Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal, menjelaskan penambahan anggaran pendidikan sebesar Rp14,4 triliun merupakan konsekuensi dari belanja subsidi yang meningkat. 

Di luar itu ada dana pengembangan pendidikan sebesar Rp2 triliun yang merupakan anggaran abadi (endowment fund) untuk antisipasi pembiayaan program pendidikan jangka panjang.

“Adanya dana endowment itu supaya tidak terjadi uang lebih yang tidak terpakai. Kami harapkan Kemendiknas belanja yang benar juga,” katanya.

Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Universitas Brawijaya, menegaskan keanikan anggaran pendidikan harus jelas peruntukan dan urgensinya, serta kapasitas penyerapannya. Untuk itu, pemerintah harus hati-hati dalam menyusun perubahan anggaran tersebut.

“Saya yakin Kemendiknas tidak terlalu memerlukan kenaikan tersebut sehingga dikhawatirkan muncul program-program yang tidak masuk akal sehingga inefisiensi anggaran menajdi tinggi,” katanya.

Sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Erani, ditemukan sekitar Rp700 miliar anggaran bermasalah di Kemendiknas. Hal itu perlu dipertimbangkan karena bisa jadi itu karena besarnya alokasi anggaran yang tidak diimbangi kemampuan menyusun program yang kredibel.

“Saya khawatir kenaikan anggaran tersebut makin menyuburkan praktik koruptif di lingkungan Kemendiknas,” tandasnya.

Sementara, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu menerangkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sealma ini paling besar digunakan untuk membayar gaji guru dan mendanai BOS.

Sementara untuk kegiatan investasi di sektor pendidikan tidak besar sehingga dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan ansional tidak tampak.

“Kalau itu buat investasi baru ketahuan hasilnya. Tapi kalau itu uang habis pakai ataupun untuk belanja barang, dampaknya tidak terasa,” katanya.

Sumber: Bisnis Indonesia

 
Waktu
Pengunjungku
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday93
mod_vvisit_counterYesterday178
mod_vvisit_counterThis week968
mod_vvisit_counterThis month6516
mod_vvisit_counterAll1253549
Franchise Corner
Who's Online
We have 50 guests online
Facebook

menyukai

Info TEKNOS Genius Pusat